PELAKSANA PKH

PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

 

Apa itu PKH?

Program Keluarga Harapan (PKH)  adalah program pemberian bantuan  sosial bersyarat kepada keluarga  miskin (KM) yang ditetapkan sebagai  Keluarga Penerima Manfaat PKH. Dalam istilah internasional dikenal dengan Conditional Cash Transfers  (CCT) atau Program Bantuan Tunai Bersyarat.

 

Sasaran

Sasaran peserta PKH adalah Keluarga Miskin (KM) dan yang memiliki komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak prasekolah) dan komponen pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat) atau anak usia 7 – 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia diatas 70 tahun.

Program Keluarga Harapan terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen pendidikan yang mensyaratkan anak-anak peserta PKH terdaftar dan hadir di sekolah minimal kehadiranya 85% dari jumlah hari efektif sekolah yang berlaku, komponen kesehatan dengan kewajiban antara lain peserta mendapatkan layanan prenatal dan postnatal, proses kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, melakukan imunisasi sesuai jadwal, dan memantau tumbuh kembang anak secara teratur dengan minimal kehadiranya 85% dan komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun atau lebih.

Akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang diberikan tersebut diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat (miskin) agar lebih peduli terhadap kesehatan dan pendidikan generasi penerusnya, sehingga mampu menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.

Sejak 2012, penerima bantuan diperluas dengan rnenarnbah kategori rentan seperti keluarga yang memiliki penyandang disabilitas dan atau manula dalarn rumah tangganya.

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara berkelanjutan (multiyear) yang dimulai pada tahun 2007 di tujuh provinsi. Sampai dengan tahun 2015, PKH sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 472 Kabupaten/Kota dan 6.080 Kecamatan. Target peserta PKH pada tahun 2016 mencapai 6 juta keluarga miskin di 514 Kabupaten/Kota.

 

Tujuan PKH

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs). PKH bertujuan untuk memberikan transfer sosial bagi orang miskin dan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan memberikan insentif pada keluarga miskin untuk berinvestasi dalam modal sumber daya manusia anak-anak mereka.

 

Penyaluran Bantuan PKH

Penyaluran Bantuan adalah penyaluran dana bantuan PKH yang disalurkan dari  Rekening Pemberi Bantuan Sosial ke Rekening Penerima Bantuan Sosial. Dalam 1 (satu) tahun, pencairan bantuan hanya dapat  dilakukan oleh KPM sebanyak 4 tahap, Tahap 1 sebesar Rp. 500.000,-, Tahap 2 sebesar Rp. 500.000,-, Tahap 3 sebesar Rp. 500.000,-, dan Tahap 4 sebesar Rp. 390.000,-.Penyaluran bantuan PKH di Kabupaten Tegal sejak Tahap III Tahun 2016 disalurkan secara non tunai melalui kartu KKS Himbara yang berfungsi sebagai ATM.

Indeks bantuan PKH adalah sebagai berikut :

  1. KPM Reguler = Rp. 1.890.000,-/tahun/keluarga
  2. KPM Lanjut Usia = Rp. 2.000.000,-/tahun/keluarga
  3. KPM Penyandang Disabilitas = Rp. 2.000.000,-/tahun/keluarga

 

Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Hak Peserta PKH

  1. Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan program.
  2. Mendapatkan Iayanan di fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
  3. Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan Iainnya.

Kewajiban Peserta PKH

Seluruh anggota keluarga peserta PKH memiliki kewajiban memenuhi komitmen berdasarkan kriteria komponen masing-masing sebagai berikut :

Kewajiban komponen kesehatan

  • Peserta PKH wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah  ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan.
  • Peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD.

Kewajiban komponen pendidikan

  • Peserta PKH yang memiliki anak usia 6-21 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A, SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka, atau SMA/MA/Paket C termasuk SMA/MA terbuka) dan kehadiran minimal 85% dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan.

Kewajiban Komponen Kesejahteraan Sosial

  • Penyandang disabilitas berat melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (home care).
  • Lansia melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia). Lansia harus dipastikan mengikuti kegiatan sosial di fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan day care dan mengikuti berbagai kegiatan yang dibutuhkan. Lansia yang mengalami kesulitan mengikuti day care dapat mengikuti kegiatan home care dengan pendamping lansia mendatangi ke rumah.

Sanksi Bagi Peserta PKH

Sanksi dalam hal penangguhan dan pembatalan diberlakukan apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dengan ketentuan:

  1. Tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan secara rutin setiap bulannya berupa pengurangan nominal bantuan sebesar 10% pada setiap tahapan penyaluran bantuan.
  2. Jika tiga bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan/ataupendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan maka pengurangan nominal bantuan sebesar 100% atau tidak mendapatkan bantuan akan tetapi masih menjadi peserta PKH.
  3. Jika enam bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH. tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan, maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH secara permanen meskipun masih memenuhi kriteria PKH.
  4. Khusus bagi daerah pengembangan yang infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial belum memadai maka penerapan sanksi akan dilakukan secara bertahap.
  5. Jika dalam tiga kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut atau selama sembilan bulan peserta PKH tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
  6. KM terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai peserta PKH, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Peserta PKH yang telah dikeluarkan kepesertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai Peserta PKH.

 

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2/ Family Development Session (FDS)

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan Family Development Session (FDS) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang diberikan bagi peserta PKH. P2K2 merupakan proses belajar secara terstruktur untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat miskin di bidang ekonomi, pendidikan anak, kesehatan, dan perlindungan anak. Materi P2K2 disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan yang disampaikan oleh Pendamping PKH terhadap kelompok-kelompok binaannya.

Tujuan FDS

  1. Meningkatkan pengetahuan peserta PKH mengenai pengasuhan anak dan mendukung pendidikan anak di sekolah.
  2. Meningkatkan pengetahuan praktis peserta PKH tentang pengelolaan keuangan keluarga. Peserta PKH belajar bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan, membuat target menabung dan menghindari hutang, serta meningkatkan penghasilan dengan membuka usaha.
  3. Meningkatkan kesadaran peserta PKH dalam hal kesehatan khususnya pentingnya 1000 hari pertama kehidupan yang secara khusus memberi perhatian pada kesehatan ibu hamil dan bayi.
  4. Meningkatkan kesadaran peserta PKH terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak dan memenuhi hak-hak anak.
  5. Meningkatkan kesadaran peserta PKH terhadap hak-hak lansia dan disabilitas.
  6. Secara umum meningkatkan kesadaran peserta PKH akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan layanan umum yang disediakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan pendidikan.

P2K2 diberikan sebagai kewajiban Pendamping PKH terhadap Peserta PKH yang menjadi dampingannya dalam pertemuan yang diselenggarakan sebulan sekali.

 

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Tegal

PKH di Kabupaten Tegal dimulai sejak Tahap 4 Tahun 2017, pembayaran PKH dilakukan setiap tahap (triwulan). Penyaluran bantuan PKH yang sebelumnya secara tunai melalui PT. POS, mulai tahun 2017, pelaksanaan Penyaluran bantuan sosial PKH diarahkan melalui Penyaluran secara Non Tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan sistem perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital dimaksudkan untuk memperluas inklusi keuangan. Penyaluran secara Non Tunai di Kabupaten Tegal telah dimulai sejak tahap III tahun 2016 dan bank lembaga penyalur yang ditentukan untuk Kabupaten Tegal adalah BNI.

Hingga saat ini sampai dengan Tahap 3 Tahun 2017 sudah dilakukan 20 Tahap Pembayaran. Pembayaran Tahap 3 Tahun 2017 selesai dilakukan dengan jumlah 39.837 KPM dan alokasi sejumlah Rp. 19.918.500.000,-. Dari sejumlah 39.837 KPM, di dalamnya terdapat komponen PKH yang terdiri dari 883 Bumil, 12.576 Balita, 32.233 Anak SD, 17.250 Anak SMP, 10.641 Anak SMA, 2.798 Anak pra Sekolah, 1.699 Lansia, dan 69 Disabilitas Berat.

 
Download Materi : PELAKSANA PKH

Kepala DINSOS Kab.Tegal


Profile Kadinsos

Agenda Dinsos

November, 2017

S S R K J S M
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Agenda :

Bank Data

Link Terkait